Berjogja.com – PP Muhammadiyah resmi mengumumkan kesiapan pihaknya untuk mengelola tambang yang sebelumnya ditawarkan oleh pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Keputusan ini diambil setelah PP Muhammadiyah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan.
“Rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan,” kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Minggu (28/7/2024), dilansir dari Detiknews.
Sebelumnya, ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (PBNU) telah lebih dulu bersedia mengelola tambang yang ditawarkan pemerintah.
PBNU dan PP Muhammadiyah kini juga telah menerima tawaran pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari Presiden Jokowi.
